Beritagosip.com Kepala Badan Komunikasi (Bakom) Pemerintah RI, M. Qodari, membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai rencana Presiden Prabowo Subianto melanjutkan perjalanan ke Italia setelah menyelesaikan kunjungan kerja ke Prancis.
Qodari menegaskan bahwa sejak awal pemerintah tidak pernah mengumumkan agenda resmi Presiden untuk berkunjung ke Italia. Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar pada Minggu (31/5).
“Sejak awal tidak ada pernyataan resmi dari Pemerintah RI yang menyebut Presiden akan berkunjung ke Italia,” ujar Qodari.
Menurutnya, agenda resmi yang telah diumumkan kepada publik hanya mencakup kunjungan Prabowo ke Prancis. Dalam lawatan tersebut, Presiden dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membahas berbagai kerja sama strategis antara kedua negara.
Qodari menjelaskan bahwa informasi mengenai kemungkinan perjalanan ke negara lain tidak dapat dianggap sebagai agenda resmi sebelum ada pengumuman langsung dari pemerintah.
Ia menekankan bahwa jadwal resmi Presiden memang hanya mencakup kunjungan ke Prancis. Jika terdapat rencana tambahan selama perjalanan berlangsung, statusnya tetap sebatas wacana hingga pemerintah menyampaikan konfirmasi secara resmi kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Qodari mengungkapkan bahwa kunjungan Prabowo ke Prancis menghasilkan sejumlah kesepakatan penting. Kerja sama tersebut meliputi sektor pertahanan, pendidikan, khususnya bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM), serta pengembangan energi dan pemanfaatan sumber daya mineral.
Sebelumnya, media sosial diramaikan oleh kabar yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan meneruskan kunjungan kerjanya ke Italia setelah menyelesaikan agenda di Prancis. Namun, pemerintah memastikan informasi tersebut tidak termasuk dalam jadwal resmi yang telah diumumkan kepada publik.
Dengan klarifikasi ini, pemerintah berharap masyarakat dapat mengacu pada informasi resmi yang disampaikan melalui saluran komunikasi pemerintah untuk menghindari kesalahpahaman terkait agenda Presiden.