Beritagosip – Jokowi Menanggapi Tuduhan Terkait “Partai Cokelat” di Pilkada Serentak 2024
Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan sikapnya terhadap tuduhan yang mengaitkannya dengan partai cokelat dalam mendukung pasangan nomor urut 1, Bobby Nasution-Surya, di Pilgub Sumatera Utara 2024. Publik kerap mengasosiasikan istilah partai cokelat dengan aparat kepolisian, yang menjadi sorotan dalam dinamika Pilkada kali ini.
“Tanyakan ke Pak Bobby,” ujar Jokowi saat kunjungannya ke Kota Medan, Jumat (29/11).
Jokowi Mendorong Pembuktian atas Tuduhan “Partai Cokelat”
Tuduhan serupa juga diarahkan kepada Jokowi terkait Pilgub Jawa Tengah. Dalam hal ini, pasangan Ahmad Luthfi–Taj Yasin dianggap mendapat dukungan dari partai cokelat, yang menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jokowi meminta bukti konkret atas tuduhan tersebut dan mengingatkan pihak-pihak yang menuding untuk tidak melontarkan klaim tanpa dasar.
“Itu dibuktikan saja, jangan hanya tuduhan-tuduhan,” tegas Jokowi.
Jokowi juga mengajak pihak yang keberatan agar memanfaatkan jalur hukum yang tersedia. Ia menekankan pentingnya mekanisme formal seperti Bawaslu atau Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menyelesaikan persoalan ini.
“Kalau ada bukti, laporkan ke Bawaslu. Gunakan mekanismenya. Atau bawa saja ke MK,” tambahnya.
PDIP Menyoroti Peran Aparat dalam Pilkada 2024
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, melayangkan tuduhan serius kepada aparat kepolisian. Menurutnya, sejumlah aparat diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk mendukung kandidat tertentu dalam Pilkada Serentak 2024. Istilah partai cokelat, menurut Hasto, melambangkan keterlibatan aktif aparat dalam politik lokal.
“Kami menerima banyak laporan terkait penyalahgunaan kekuasaan oleh Polri. Awalnya kami menyebut ini hanya dilakukan oleh oknum. Namun, banyaknya kasus di berbagai wilayah menunjukkan hal ini melibatkan lebih dari sekadar oknum,” ujar Hasto dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (20/11).
Hasto juga menyebut sejumlah daerah yang melibatkan aparat kepolisian, seperti Sulawesi Utara, Boyolali, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Ia mengingatkan bahwa tindakan semacam ini mengancam demokrasi yang sehat dan adil.
“Praktik ini mencerminkan sisi gelap demokrasi dan dapat merusak proses pilkada yang jujur serta demokratis,” tegasnya lebih lanjut.
Kritik terhadap Jokowi dan Keluarganya
Hasto menambahkan bahwa beberapa pihak mengkhawatirkan institusi kepolisian digunakan untuk memperkuat ambisi kekuasaan Jokowi dan keluarganya.
“Rakyat semakin gelisah melihat keterlibatan ‘Partai Cokelat’ yang mendukung keluarga dan ambisi kekuasaan Jokowi,” ujar Hasto.
Kesimpulan
Jokowi secara tegas menolak tuduhan tanpa bukti yang mengaitkannya dengan partai cokelat. Ia mendorong proses hukum sebagai jalan penyelesaian yang adil. Namun, kritik dari PDIP terhadap dugaan keterlibatan aparat menyoroti isu serius tentang ancaman terhadap demokrasi yang sehat. Situasi ini menjadi tantangan besar bagi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 yang adil dan demokratis.
