Anggaran IKN Diblokir, Progres Pun Belum Ada
Beritagosip.com Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) diblokir, menyebabkan progres pembangunan terhambat. Hal ini disampaikan oleh Menteri PU Dody Hanggodo usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).
Anggaran Diblokir, Progres Terhenti
Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa anggaran untuk proyek IKN saat ini diblokir. “IKN kayaknya belum ada (progres) sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres,” ujarnya.
Dody juga bergurau bahwa anggaran tersebut digunakan untuk “membeli makan siang,” meski tidak menjelaskan lebih lanjut maksud dari pernyataan tersebut.
Pengajuan Tambahan Anggaran
Sebelumnya, Kementerian PU telah mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 14,87 triliun untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur IKN. Anggaran ini merupakan bagian dari total tambahan anggaran Kementerian PU tahun 2025 sebesar Rp 60,6 triliun.
Rincian pengajuan anggaran tersebut meliputi:
- Ditjen Bina Marga:Â Rp 9,9 miliar untuk pembangunan jalan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), jalan tol, dan duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II.
- Ditjen Cipta Karya:Â Rp 4,969 miliar untuk penyelesaian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sanitasi, dan gedung kantor pemerintahan, termasuk Kementerian Pertahanan, Polri, dan BIN.
Pemangkasan Anggaran Kementerian PU
Pagu anggaran Kementerian PU tahun 2025 dipangkas sebesar Rp 81,38 triliun, menyusul Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja. Dengan pemangkasan ini, sisa anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya Rp 29,57 triliun dari sebelumnya Rp 110,95 triliun.
Dampak pada Proyek IKN
Pemblokiran anggaran dan pemangkasan ini berdampak signifikan pada progres pembangunan IKN. Tanpa anggaran yang memadai, proyek strategis nasional ini terancam mengalami keterlambatan.
Respons dan Langkah ke Depan
Dody Hanggodo menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah untuk mencari solusi atas masalah anggaran ini. “Kami berharap ada kepastian anggaran agar progres pembangunan IKN bisa berjalan sesuai rencana,” ujarnya.
